"Call Center 112" Untuk Layanan Kedaruratan di NTB

Lombok Tengah NTB - Kini masyarakat NTB dapat mengakses nomor layanan panggilan darurat 112 jika memerlukan bantuan atau penanganan kegawatdaruratan, khususnya yang mengancam keselamatan jiwa manusia. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menyiapkan layanan panggilan kedaruratan ini khususnya kepada lima Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, dimana salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalila yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah. 

Baca juga: Wakil Gubernur Kalsel : Peluncuran Kalender Pariwisata 2022, Simbol Kebangkitan Pasca Pandemi

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Prof. Ahmad Ramli saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Penggilan Darurat 112 secara Mandiri sebagai Sarana Pendukung Protokol Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Mandalika yang berlangsung di Hotel Novotel Lombok Resort and Villas, Pujut, Kab. Lombok Tengah (25/05). 

"Pemberian izin penggunaan 

Baca juga: Ayooo!!!....Buruan HARRIS Hotel  Batam Centre Promo EARLY BIRD Buka Puasa Ramadhan 2022

nomor dan pembukaan akses nomor layanan call center 112 diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang mengajukan permohonan kepada Kementerian Kominfo dan siap pembiayaan secara mandiri, baik infrastruktur maupun operasionalnya" tutur Dirjen PPI. 

Kementerian Kominfo melalui Direktorat Pengembangan Pitalebar akan melakukan pendampingan, termasuk evaluasi kesiapan pemerintah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan call center 112 serta akan berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk membuka akses nomor 112 di daerah tersebut.

Baca juga: Ledia Hanifa Amaliah: HPI Perlu Pastikan Keberadaan Pemandu Wisata di Tengah Perkembangan Teknologi

"Disamping nomor panggilan darurat 112, kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa 

nomor kedaruratan lain yang juga aktif di Indonesia, juga nomor Emergency Call yang digitnya masih panjang yang telah beroperasional baik ditingkat kabupaten/kota" tuturnya. 

Baca juga: Felly Estelita: Pengawas yang Belum Memadai Sebabkan Lemahnya Perlindungan Negara pada Pekerja

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M mengungkapkan bahwa adanya layanan call center sebagai bentuk kehadiran pemerintah ditengah masyarakat. 

Baca juga: Teddy Setiadi: RUU Provinsi dapat Percepat Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat

"Call Center sebagai bentuk pelayanan publik yang benar - benar dirasakan masyarakat. Seringkali banyak orang yang bingung akan menghubungi siapa ketika butuh bantuan, entah terkendala pulsa dan sebagainya, dengan adanya Call Centre ini sebagai jawabannya, " tutur Kadis Kominfotik NTB.

Najamuddin panggilan akrabnya mengaku, bahwa Provinsi NTB memiliki berbagai layanan publik yang sudah beroperasi ditengah masyarakat, seperti NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara Pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah. 

Selain itu, terdapat Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) NTB dan Aplikasi Siaga yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. 

"Semua tidak bisa sendiri, butuhnya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, bahkan tanggungjawab keselamatan, tanggungjawab kebencanaan untuk memberikan kenyamanan ditengah masyarakat menjadi tanggung jawab bersama" tutup Najamuddin. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Infrastruktur Keperluasan Khusus Pitalebar, Kemkominfo, Asisten Deputi Pengembangan Patiwisata Berkelanjutan, Kemenkomarves, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kemendagri,   Tenaga Ahli Dosen Akademisi ITB, seluruh Dinas Kominfo se - Kabupaten/Kota, BPBD se - Kabupaten/Kota, Kominfo Manggarai Barat dan Kepala BPBD Manggarai Barat.(Adbravo)

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan