Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Mataram

Mataram NTB - Sidang paripurna DPRD Kota Mataram dengan agenda penyampaian Jawaban Eksekutif Atas Pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Mataram Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD T.A. 2022 berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kota Mataram, Jum'at (26/11/2021).

Pada sidang tersebut Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan Kota Mataram terhadap nota Keuangan dan Rancangan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2022,

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

Hadir pada acara tersebut Wakil Walikota Mataram, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mataram.

Sebelumnya, pada penyampaian pengantar Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Baca juga: Pengadilan Negeri Jalin Kerjasama Dengan Bale Mediasi Kota Mataram

Tahun Anggaran 2022, telah disampaikan bahwa penyusunan APBD Tahun 2022 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 yang memerlukan penyesuaian terhadap struktur Pendapatan Daerah serta Belanja Daerah.

Dalam penjelasan Walikota Mataram menjelaskan bahwa penyusunan APBD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), membutuhkan waktu dalam memahami tahapan-tahapan penyusunan 

Baca juga: Mataram Raih Penghargaan Kota Terbaik dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia

perencanaan daerah dan pengelolaan keuangan daerah sehingga apa yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan dalam sistem tersebut.

Selanjutnya H. Mohan Roliskana, juga menyatakan bahwa pemandangan umum fraksi-fraksi yang sudah disampaikan oleh Fraksi Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Amanah Bangsa, dan Fraksi Gerakan Berkarya Rakyat Indonesia, baik berupa harapan, usul, saran serta apresiasi, akan dijadikan masukan dalam pelaksanaan tugas-tugas eksekutif selanjutnya. 

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

Diakhir pemaparannya, Walikota menyampaikan bahwa penjelasan komprehensif yang disampaikan 

pihak eksekutif, dapat membantu memperlancar pembahasan dalam sidang-sidang Dewan selanjutnya.(Adbravo)

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar